PUBG Diancam Terkena MUI Pusat Haram Fatwa

INIGAME.ID – PUBG sedang disorot oleh Pusat MUI setelah beberapa MUI provinsi merespons game online yang saat ini populer.

Mulai dari beberapa negara yang secara tegas memberikan larangan akses dan permainan oleh orang-orang yang bermula di Cina dan India.

Baca Juga: Memainkan PUBG Seluler di India Dapat Dipenjara

battleunks pemainunknowns

BATTLEGROUNDS PLAYERUNKNOWN'S

MUI provinsi juga memberikan perhatian dengan melakukan studi permainan untuk melihat kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkan.

Dalam kasus larangan PUBG di negara lain, alasan larangan tersebut memiliki pandangan yang sama tentang masalah kecanduan berlebihan saat bermain, yang menyebabkan pengaruh buruk pada remaja.

Dilaporkan oleh Detik, Kamis (21/3/2019), Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh berikan tanggapan sebagai berikut.

"Fatwa adalah jawaban hukum Islam dalam upaya memberikan solusi atas masalah yang muncul di masyarakat, pertimbangannya komprehensif. MUI akan melakukan penelitian. Di samping isinya, juga dampaknya".

sekretaris komisi asrorun niam fatwa mui setuju

Sekretaris Komisi Fatwa MUI – Asrorun Niam Soleh / ERAMUSLIM.COM

Sebelumnya, MUI Jawa Barat (Jawa Barat) dan MUI Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan) mengomentari PUBG.

Ketua MUI Jawa Barat, Rachmat Syafei berkata "Tentu saja kita harus berhati-hati tentang dampak permainan ini".

"Kami belum mengeluarkan fatwa. Tetapi jika secara umum (PUBG) berdampak negatif terhadap kerusakan maka tentu tidak. Akan dianggap mengeluarkan fatwa untuk menutup jalan menuju kejahatan".

mui jabar rachmat syafei

MUI Jawa Barat | Rachmat Syafei

Wakil Ketua MUI Sulawesi Selatan, Muhammad Ghalib berikan tanggapan sebagai berikut.

"Saya pikir ini menarik dan akan ditinjau dan diperiksa lagi. Ini mungkin juga menjadi pertimbangan karena ini adalah hal yang baru. Tentunya akan dipelajari dan diteliti terlebih dahulu.

Biasanya ini adalah hierarki. Jika tingkat pusat mengeluarkan fatwa, maka cakupannya adalah semua orang di Indonesia. Sementara itu, jika provinsi mengeluarkan fatwa, cakupannya adalah untuk provinsi dan daerah di bawahnya. Segera setelah MUI mengeluarkan fatwa, tugas MUI Provinsi dan kabupaten menjelaskan, mensosialisasikan Fatwa.

Kami akan lihat dulu, apakah sudah berjalan di MUI pusat dan sudah ada hasilnya. Tetapi jika tidak, kita juga bisa melakukannya.

mui sulsel muhammad ghalib

MUI Sulawesi Selatan – Muhammad Ghalib | TRIBUN TIMUR / FAHRIZAL SYAM

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*