Setelah studi dari MUI, Kementerian Komunikasi dan Informasi siap untuk memblokir PUBG jika itu benar-benar merusak pemain game.

<pre><pre>Setelah studi dari MUI, Kementerian Komunikasi dan Informasi siap untuk memblokir PUBG jika itu benar-benar merusak pemain game.

Sebelumnya, MUI Jawa Barat telah menginformasikan bahwa hubungan antara game online, terutama PUBG, tentang perilaku kekerasan akan diperiksa terlebih dahulu. Sekarang ada pernyataan bahwa Kominfo siap untuk memblokir PUBG jika terbukti.

Mengenai studi yang terinspirasi oleh kasus terorisme Selandia Baru, Rahmat Syafei, Ketua Dewan Ulama Indonesia Jawa Barat (MUI) mengatakan sebelumnya, "Ketika datang ke media sosial, sudah ada fatwa, tetapi untuk game online juga menarik untuk melakukan studi. Kami belum melakukan penelitian. "

Dari CNN, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan akan memblokir game Player Unknown Battlegrounds (PUBG) jika dianggap merusak gamer.

"MUI adalah lembaga independen, jika dirasa merusak, akan ditinjau dan diserahkan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kami siap menindaklanjuti permintaan pemblokiran," kata Semuel saat dihubungi CNNIndonesia. com via pesan teks, Kamis (22/3).

Mengenai diskusi tentang konten dan dampak PUBG, Semuel mengakui bahwa ia telah berkomunikasi dengan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh. "Sebelumnya saya juga berbicara dengan Pak Asrorun Niam Sholeh," kata Semuel.

Kominfo memiliki Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Elektronik Interaktif, dan Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016, PUBG digolongkan sebagai permainan yang menunjukkan tindakan kekerasan dan mungkin hanya dimainkan oleh pemain berusia 18 tahun ke atas.

Klasifikasi PUBG ini juga telah dikonfirmasi oleh Semuel sendiri melalui pernyataannya bahwa PUBG telah diklasifikasikan sebagai permainan untuk pemain berusia 18 tahun ke atas.

Sebelum ini, Asrorun juga mengatakan bahwa partainya telah melakukan kontak dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi mengenai rencana untuk mengeluarkan fatwa tidak sah pada PUBG. Menurutnya, solusi PUBG nantinya bisa dalam bentuk fatwa, penegakan hukum, atau penguatan regulasi.

LANJUTKAN BACA DI BAWAH INI

Yang menarik tentang ini adalah bahwa PUBG sebenarnya tidak pernah disajikan dalam manifesto penembakan di Selandia Baru.

Judul-judul yang disebutkan dalam manifesto adalah Fortnite dan Spyro, bahkan dalam konteks sarkasme. Jadi pengaruh PUBG dalam kasus Selandia Baru sepenuhnya bohong.

Bagaimana menurut Anda tentang langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memblokir PUBG setelah ada studi lengkap dari MUI? Bagikan pendapat Anda melalui kolom komentar di bawah!

Sumber: CNN

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*